Tilamuta, MediaCenter – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo melalui Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda Boalemo, menggelar Coaching Clinic SAKIP dan Penguatan Reformasi Birokrasi di Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (23/2/2021).

Kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho tersebut, dibuka Langsung Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf.

Kepala Bagian Ortala Agus Dulialo mengatakan, kegiatan tersebut guna untuk memberikan pembekalan dan pembelajaran, serta penyamaan persepsi terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemkab Boalemo.

“Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini terdiri dari dua orang unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan satu orang dari Inspektorat Provinsi Gorontalo,” kata Kabag Ortala Agus Dulialo.

Lebih lanjut agus menjelaskan, Coaching Clinic Sakip tersebut diikuti para pimpinan Perangkat Daerah serta Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dimasing-masing Perangkat Daerah.

“Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah kurang lebih enam puluh delapan orang peserta dan sebelas orang Tim Evaluasi Kabupaten,” tutur Agus Dulialo.

Sementara itu Plt. Bupati Boalemo Anas Jusuf dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut program pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

“Sebagaimana dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 area perubahan, dimana salah satunya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” kata Plt. Bupati Anas Jusuf

Plt. Bupati menekankan, Penghargaan dalam evaluasi SAKIP Boalemo yang memperoleh nilai B di tahun 2019, dan indeks RB kategori CC dengan nilai 51,96 bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan tahapan untuk mencapai tujuan akhir pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo.

“Upaya menuju SAKIP Boalemo berpredikat terbaik bukanlah hal yang mudah, perlu ketelitian Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasinya,” tutur Plt. Bupati.

Selain itu Plt. Bupati menambahkan, komitmen bersama wajib dipegang teguh oleh semua perangkat daerah dalam menjalankan prinsip utama Good Governance yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif dan efisien. (HL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights bos...