Tilamuta, MediaCenter – Guna untuk memaksimalkan rencana penganggaran pengadaan barang dan jasa ditahun 2021, Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Boalemo, menggelar Workshop Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Senin (7/12/2020) di Hotel Grand Q Kota Gorontalo.

Dalam laporannya Kepala BPBJ Setda Boalemo Roni Taningo mengatakan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang  dan jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“RUP merupakan rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) sendiri dan atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/PD secara pembiayaan bersama,” kata Kabag PBJ Roni Taningo.

Roni menambahkan, RUP merupakan daftar rencana pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD, serta Pengguna Anggaran (PA) memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menyusun dan menetapkan RUP.

“Dengan adanya SIRUP, maka akan dapat mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya, dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang dan jasa secara nasional,” ujar Kepala BPBJ.

Sementara itu, Asisten II Setda Boalemo Monru Mopangga ketika mewakili Plt Bupati Boalemo dalam membuka acara tersebut mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai ditata dengan disahkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan, akuntabel dan professional,” kata Asisten II Monru Mopangga.

Menurut Asisten II, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, tak terkecuali dalam hal pelayanan publik sesuai dengan sistem dan standar pelayanan pemerintah.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, agar dapat memaksimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya, juga semua admin SIRUP, agar dapat menyelesaikan seluruh inputannya sesuai dengan RKA SOPD masing-masing,” tutur Asisten II Setda Boalemo Monru Mopangga. (HL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights bos...