Tilamuta, MediaCenter – Dalam rangka mempersiapkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo menggelar rapat bersama 6 perusahaan Supplier (pemasok), Senin (18/1/2021) di Ruang Vicon Kantor Bupati.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Sherman Moridu, Kadis Sosial dan PMD Boalemo, Pimpinan Perangkat Daerah dan para Camat.

Plt. Bupati Boalemo Anas Jusuf ketika memimpin rapat tersebut menyampaikan, dalam pelaksanaannya nanti kiranya para pemasok dapat melibatkan pengusaha lokal boalemo.

“Saya tidak ingin mereka ini (petani dan pengusaha kecil) hanya menjadi penonton di rumah sendiri, padahal dia sudah berusaha namun kesulitan untuk menjual,” kata Plt. Bupati.

Plt. Bupati Anas Jusuf juga menekankan kepada Kadis Sosial dan PMD, kiranya membangun komitmen bersama perusahaan supplier, dimana lebih memprioritaskan pelaksana UMKM Boalemo untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok Bansos yang akan dibagikan nanti.

“Saya titip pesan ke Ibu Kadis, coba apa yang menjadi komitmen teman-teman pemasok terhadap pemberdayaan petani termasuk UMKM yang ada di Boalemo, karena siapapun pengusaha tadi komitmennya bagus, tetapi tidak elok jika bapak ibu mendapatkan manfaat sementara masyarakat pemilik bumi pertiwi tidak mendapat manfaat,” ujar Plt. Bupati Anas Jusuf.

Plt. Bupati berharap, kiranya seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program ini, benar-benar untuk rakyak dan penyalurannya nanti tepat sasaran.

Kadis Sosial dan PMD Boalemo Fatlina Podungge menjelaskan, dalam menentukan perusahaan supplier maka akan ditempuh bebrapa tahapan.

“Nanti kita akan turun survey ke pemasok yang sudah mengajukan permohonan kerja sama, sehingga selang waktu berjalan akan diketahui kelayakan perusahaan yang akan menjalin kerjasama dengan Pemkab Boalemo,” kata Fatlina Podungge.

Sementara dalam pelaksanaan program nanti, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan maka Pemkab Boalemo dalam hal ini Dinas Sosial dan PMD akan mengambil langkah tegas.

“Untuk sanksinya, kalau tidak sesuai dengan persyarakat dan komponen yang telah diputuskan tadi, maka kami akan beri peringatan dan apabila masih melanggar makan akan kita balcklist perusahaan yang bersangkutan,” ujar Kadis Sosial dan PMD Fatlina Podungge. (HL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights bos...