Ft : Dokumentasi Pimpinan Setda Boalemo

Tilamuta, MediaCenter – Guna untuk penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Boalemo, Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf mengikuti rapat Forkopimda diperluas, yang yang digelar secara daring di Ruang Vicon Kantor Bupati Boalemo, Rabu (13/8/2020).

Rapat yang dipimpin Gubernur Gorontalo dan dihadiri Bupati Walikota se-Provinsi Gorontalo tersebut, merupakan evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo serta tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf menjelaskan, bahwa di Kabupaten Boalemo sempat terjadi lonjakan kasus yang cukup besar, bahkan menciptakan klaster baru, yakni klaster ASN.

“Memang kami sempat mengalami lonjakan kasus positif cukup banyak, sampai berjumlah 238 orang paling banyak klaster ASN, namun hari ini jumlah yang masih positif tinggal 7 orang,” ungkapnya.

Wabup Anas juga memaparkan langkah-langkah yang terus dilakukan Pemkab Boalemo, seperti penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

“Yang kami lakukan seperti untuk pasar terus tetapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak antar pedagang, serta mewajibkan masker bagi pengunjung dan pedagang. Kami juga terus melakukan Sosialisasi, dan juga mengeluarkan edaran seperti untuk kegatan pesta pernikahan kami tidak izinkan pada malam hari,” kata Wabup Anas.

Wabup Anas menjelaskan, regulasi yang dibuat juga melalui edaran Bupati terkait penerapan dan pencegahan, serta edaran terkait pedoman tatanan normal yang sudah disosialisasikan, namun untuk dendanya belum dicantumkan dan baru berupa teguran seperti, kerja sosial maupun pencabutan kartu tanda penduduk, serta pencanangan desa tangguh.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan, bahwa persoalan Covid-19 merupakan tanggungjawab bersama.

“Menyikapi permaslahan Covid-19 di Gorontalo, ini harus kita sikapi bersama, tidak ada lagi kata-kata ini tugasnya ini !,” tegas Gubernur Rusli.

Bahkan menurut Gubernur, menindaklanjuti Inpres nomor 6 tahun 2020, pihaknya akan menetapkan besaran denda bagi para pelanggar Prokes, dan akan diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

“Untuk sanksi kalau bisa saya sarankan biar seragam, sanksi denda untuk perorangan 150 ribu, tapi untuk usaha kami tetapkan 500 ribu,” tutupnya. (HL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights bos...